Kenapa Anggaran Makan Lebih Besar dari Anggaran Perpustakaan?

Di satu sisi, negara menyiapkan ratusan triliun rupiah untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. 

Di sisi lain, lembaga yang mengurusi buku, arsip, dan pengetahuan justru harus berhemat, memutar otak agar layanan tetap berjalan dengan dana yang menyusut. 

Mengapa anggaran makan bisa jauh melampaui anggaran perpustakaan?

Apakah pembangunan manusia dimulai dari perut, atau dari pikiran? Atau, barangkali, keduanya berjalan beriringan—hanya saja dengan porsi yang tidak seimbang.

Ketika Anggaran Dipangkas, Perpustakaan Menahan Napas

Tahun 2026 menjadi fase yang tidak ringan bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 

Anggaran lembaga ini turun drastis menjadi sekitar Rp378 miliar, hampir separuh dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp721 miliar.

Penurunan ini terasa hingga ke program-program yang selama ini menjadi tulang punggung literasi nasional: pengadaan buku, distribusi koleksi ke daerah, pelatihan pustakawan, hingga penguatan platform digital seperti iPusnas.

Dari total anggaran tersebut, sebagian besar terserap untuk kebutuhan rutin—gaji pegawai dan operasional. Ruang untuk inovasi dan ekspansi menjadi sempit. 

Dalam konteks ini, perpustakaan tidak sedang berhenti bekerja, tetapi dipaksa bekerja dengan napas lebih pendek.

Jika ditarik ke belakang, tren anggaran perpustakaan sebenarnya sempat stabil. 

Sejak masa pandemi, anggaran bergerak di kisaran Rp650–700 miliar, bahkan sempat menyentuh Rp725 miliar. 

Namun sejak kebijakan efisiensi anggaran negara diberlakukan, grafik itu menurun tajam.

Negara Memilih Prioritas yang Lebih Mendesak

Di waktu yang sama, pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk program gizi nasional melalui Badan Gizi Nasional. 

Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, sebagian besar untuk program makan bergizi gratis.

Perbandingan ini mencolok. Anggaran perpustakaan setahun tidak sebanding dengan anggaran program makan dalam hitungan hari. Namun perbedaan ini tidak muncul tanpa alasan.

Program gizi menyasar kebutuhan dasar memastikan anak-anak tidak kelaparan, tidak mengalami stunting, dan mampu tumbuh dengan kondisi fisik yang layak. 

Dampaknya langsung, kasat mata, dan terukur dalam jangka pendek—tinggi badan, berat badan, angka kesehatan.

Sementara itu, literasi bekerja dalam dimensi yang berbeda. Dampaknya tidak instan. Ia hadir dalam bentuk kemampuan berpikir, daya kritis, kebiasaan membaca, dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Dalam logika kebijakan publik, kebutuhan yang paling mendesak sering kali ditempatkan di urutan teratas. Makan adalah kebutuhan biologis. Buku adalah kebutuhan intelektual. Ketika anggaran terbatas, pilihan itu menjadi semakin tegas.

Lembaga Pengetahuan di Pinggir Prioritas

Jika dibandingkan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, posisi perpustakaan masih relatif lebih tinggi. Anggaran ANRI tahun 2026 berada di kisaran Rp279 miliar. 

Keduanya sama-sama mengelola memori bangsa—yang satu dalam bentuk arsip, yang lain dalam bentuk pustaka.

Namun ketika dibandingkan dengan lembaga teknis seperti Badan Geologi di bawah Kementerian ESDM, kesenjangan terlihat jelas. 

Badan Geologi mengelola anggaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah, karena berkaitan langsung dengan mitigasi bencana, eksplorasi sumber daya, dan kepentingan ekonomi.

Lembaga yang berhubungan langsung dengan keselamatan, ekonomi, dan program strategis nasional cenderung mendapat alokasi lebih besar. 

Sementara lembaga yang bergerak di bidang budaya dan pengetahuan sering berada di lapisan berikutnya.

Ini bukan semata soal nilai penting, melainkan soal persepsi urgensi.

Literasi, Investasi yang Tidak Instan

Literasi sering disebut sebagai fondasi. Namun fondasi itu tidak selalu terlihat dari luar. Ia tidak langsung menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tidak segera menekan angka kemiskinan, dan tidak langsung menurunkan angka stunting.

Tetapi dalam jangka panjang, literasi menentukan arah sebuah bangsa.

Negara dengan tingkat literasi tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih adaptif, inovatif, dan produktif. 

Mereka mampu mengolah informasi, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara lebih matang.

Masalahnya, investasi seperti ini membutuhkan kesabaran politik. Hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian, sering kali melampaui satu periode pemerintahan.

Di tengah tekanan kebutuhan jangka pendek, investasi jangka panjang seperti literasi mudah tergeser.

Antara Perut dan Pikiran

Membandingkan anggaran makan dan anggaran perpustakaan sebenarnya seperti membandingkan dua kebutuhan yang tidak berada di level yang sama, tetapi sama-sama penting.

Tanpa makanan, manusia tidak bisa bertahan. Tanpa pengetahuan, manusia sulit berkembang.

Program makan bergizi menjawab masalah hari ini. Perpustakaan menjawab tantangan masa depan.

Namun dalam praktiknya, keseimbangan antara keduanya tidak selalu terjaga. Ketika tekanan fiskal meningkat, pilihan menjadi lebih tajam. 

Negara cenderung memastikan perut kenyang lebih dulu, baru kemudian memikirkan isi kepala.

Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya. Tetapi jika berlangsung terlalu lama, risiko jangka panjang mulai muncul generasi yang sehat secara fisik, tetapi lemah dalam literasi.

Perpustakaan Bertahan dengan Cara Sendiri

Di tengah keterbatasan anggaran, Perpusnas tidak berhenti. Digitalisasi menjadi salah satu jalan keluar. Aplikasi iPusnas, misalnya, membuka akses buku bagi masyarakat tanpa harus datang ke gedung perpustakaan.

Kerja sama dengan pemerintah daerah juga diperkuat, meskipun dana bantuan mengalami penurunan. Perpustakaan daerah didorong untuk lebih mandiri, memanfaatkan anggaran daerah, dan menjalin kolaborasi dengan komunitas.

Selain itu, efisiensi internal menjadi strategi utama. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa setiap rupiah digunakan secara optimal. Namun efisiensi memiliki batas. Ada titik di mana penghematan tidak lagi cukup untuk menutup kebutuhan.

Apakah Ini Soal Prioritas atau Perspektif?

Pertanyaan “kenapa anggaran makan lebih besar dari anggaran perpustakaan” pada akhirnya kembali pada cara negara melihat pembangunan manusia.

Jika pembangunan dilihat sebagai proses memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, maka anggaran gizi menjadi wajar berada di atas. Tetapi jika pembangunan dipahami sebagai proses membentuk manusia yang utuh—fisik dan intelektual—maka keseimbangan menjadi penting.

Masalahnya bukan pada besarnya anggaran makan, melainkan pada kecilnya ruang yang tersisa untuk literasi.

Jalan Tengah yang Mungkin

Beberapa pendekatan bisa dipertimbangkan untuk menjembatani kesenjangan ini:

Pertama, memperluas sumber pendanaan di luar APBN. Perpustakaan dapat mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta, komunitas, dan filantropi.

Kedua, integrasi program. Literasi bisa masuk dalam program lain, termasuk pendidikan dan bahkan program sosial. Buku dan bahan bacaan dapat menjadi bagian dari intervensi pembangunan manusia.

Ketiga, penguatan peran daerah. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengembangkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat, bukan hanya tempat menyimpan buku.

Keempat, perubahan cara pandang. Literasi perlu diposisikan bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian inti dari pembangunan.

Apa yang Sedang Kita Bangun?

Anggaran adalah cermin. Ia menunjukkan apa yang dianggap penting oleh sebuah negara pada suatu waktu.

Hari ini, kita melihat negara berinvestasi besar pada gizi. Itu penting. Tetapi di saat yang sama, perpustakaan berjuang dengan anggaran yang menyusut.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar “kenapa berbeda jauh,” melainkan apakah kita sedang membangun generasi yang kuat secara fisik saja, atau juga tangguh secara intelektual?

Karena pada akhirnya, bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan, tetapi juga oleh apa yang dibaca, dipahami, dan dipikirkan.

Dan di titik itu, perpustakaan—betapapun kecil anggarannya—tetap memegang peran yang tidak bisa digantikan. []

Narakata team