Setelah Dapat Tambang, PBNU Dapat Jatah 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis

PBNU Diberi Tugas Kelola 1.000 Dapur MBG, Ini Penjelasan dan Tantangannya

Jakarta, 26 Juni 2025

Sumber foto: Channel9.id

Pemerintah resmi menunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengelola 1.000 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penugasan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Program dapur MBG merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di lingkungan pesantren dan komunitas di bawah naungan NU.

"Kami diberi target oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola seribu titik. Ini pekerjaan besar sekali, sehingga perlu koordinasi dan kolaborasi lintas sektor," ujar Gus Yahya dalam keterangan pers.

PBNU Jadi Mitra Strategis Program Gizi Nasional

Penunjukan PBNU sebagai pelaksana program dapur MBG menunjukkan kepercayaan besar pemerintah terhadap kapasitas ormas Islam ini dalam menjalankan program sosial skala besar. 

PBNU sebelumnya telah memulai pengelolaan beberapa dapur percontohan, dan kini dituntut untuk memperluas jangkauan hingga seribu titik.

Presiden Prabowo, menurut Gus Yahya, juga menekankan pentingnya sinergi antara NU dan pemerintah dalam berbagai program nasional. 

PBNU diharapkan menjadi mitra strategis dalam penguatan sumber daya manusia, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Apa Itu Dapur MBG?

Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah unit pelayanan yang dibentuk untuk menyediakan makanan sehat secara gratis. Fokus utamanya adalah anak-anak sekolah dan para santri, yang rawan mengalami kekurangan gizi.

Dalam pelaksanaannya, dapur MBG juga disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap satu dapur dirancang mampu menyajikan hingga 3.000 porsi makanan per hari. 

Proses penyajian dilakukan dengan sistem terorganisir, menggunakan peralatan modern, dan mengikuti pedoman gizi nasional.

Menu makanan yang disajikan harus memenuhi standar: mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah, serta lemak sehat. 

Di setiap dapur, setidaknya ada satu ahli gizi yang bertanggung jawab mengawasi kualitas dan keseimbangan nutrisi dalam setiap porsi.

Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan

Program MBG bukan hanya soal makan gratis, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang bergerak. Setiap dapur akan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, seperti ibu-ibu rumah tangga dan pemuda pesantren. 

Selain itu, pengadaan bahan makanan diarahkan untuk menyerap hasil pertanian dan peternakan lokal, sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM pangan.

Bupati Kampar, salah satu daerah yang lebih dulu meluncurkan dapur MBG, menyebut bahwa program ini mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan dana ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBN.

Tantangan PBNU

Mengelola 1.000 dapur dalam waktu singkat tentu bukan hal mudah. PBNU menghadapi tantangan besar, mulai dari kesiapan infrastruktur, SDM, pengadaan logistik, hingga sistem monitoring dan evaluasi yang ketat.

Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU siap menjawab tantangan ini dengan membentuk tim khusus dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal pesantren.

"Kami berharap program ini bisa menjadi model kolaborasi antara ormas keagamaan dan negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas," pungkasnya.

Program MBG di bawah pengelolaan PBNU diproyeksikan menjadi titik balik dalam upaya mengatasi masalah gizi kronis yang selama ini menghantui generasi muda Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kurang terlayani.

Penugasan ini sekaligus menegaskan peran NU bukan hanya sebagai penjaga moral dan spiritual umat, tapi juga sebagai aktor aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, PBNU diharapkan mampu merealisasikan 1.000 dapur bergizi sebagai fondasi untuk Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaya. []